Kabar Baik, PPPK Tak Akan Dirumahkan: Ini 3 Skema Pemerintah Bayar Gaji 2026

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 13 Agustus 2026 - 19:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta-Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Pemerintah memastikan tidak ada kebijakan merumahkan PPPK karena persoalan anggaran daerah.

Pemerintah pusat menyiapkan sejumlah dukungan agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK. Langkah ini diambil setelah beberapa daerah menghadapi keterbatasan anggaran belanja pegawai.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut ada tiga skema yang disiapkan pemerintah. Skema tersebut meliputi efisiensi anggaran, pemanfaatan DBH, dan tambahan DAU.

Skema pertama meminta pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran. Pemangkasan dapat dilakukan pada perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, serta belanja makanan dan minuman.

Baca Juga :  ASN Berpeluang Memiliki Dana Pensiun Rp1 Miliar, Begini Penjelasan Resmi BKN

Skema kedua berkaitan dengan Dana Bagi Hasil atau DBH. Daerah yang memiliki DBH kurang bayar dari pemerintah pusat akan menerima penyaluran dana tersebut untuk membantu kebutuhan belanja pegawai.

Kemudian, pemerintah pusat menyiapkan tambahan Dana Alokasi Umum atau DAU bagi daerah yang masih mengalami kekurangan anggaran. Skema ini berlaku setelah pemda melakukan efisiensi dan tidak memiliki DBH yang cukup.

Baca Juga :  Hj. Hesti Haris Resmi Dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Provinsi Jambi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026, dukungan pemerintah pusat kepada daerah mencapai sekitar Rp18,9 triliun. Sekitar Rp10 triliun berasal dari DBH, sedangkan lebih dari Rp8 triliun merupakan tambahan DAU.

Tito menegaskan prinsip pemerintah adalah tidak ada opsi PPPK dirumahkan. Gaji PPPK dan PPPK paruh waktu tetap menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk dibayarkan. Pemerintah juga mengkaji opsi pengalihan status guru menjadi ASN pemerintah pusat untuk mengurangi beban belanja daerah. (Tim)

Editor : Fanda Yosephta

Berita Terkait

CPNS 2026 Belum Resmi Dibuka, 7.805 Formasi Terungkap: Kemenkeu hingga Mahkamah Agung
Cara Cek Bansos 2026: Periksa Status Penerima PKH dan BPNT Lewat HP, Cukup Pakai NIK KTP
Portal SSCASN CPNS 2026 Sudah Bisa Diakses, Pelamar Mulai Buat Akun, Formasi Diperkirakan 150 Ribu
Pendaftaran CPNS 2026 Mulai 23 November, Akun SSCASN Dibuka dan 158.000 Formasi Disiapkan
DPR Siapkan Revisi UU Sisdiknas Usai Polemik Ijazah Gibran, Ini Aturan yang Disorot
LBSU Rp900.000 Cair Akhir 2026, Airlangga Pastikan 13,3 Juta Pekerja Terima Lewat Rekening Bank
Prabowo Percepat Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Ditargetkan Selesai Desember 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Pukul 11.00 WIB
Berita ini 132 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 07:01 WIB

CPNS 2026 Belum Resmi Dibuka, 7.805 Formasi Terungkap: Kemenkeu hingga Mahkamah Agung

Sabtu, 21 November 2026 - 03:00 WIB

Cara Cek Bansos 2026: Periksa Status Penerima PKH dan BPNT Lewat HP, Cukup Pakai NIK KTP

Senin, 16 November 2026 - 18:22 WIB

Portal SSCASN CPNS 2026 Sudah Bisa Diakses, Pelamar Mulai Buat Akun, Formasi Diperkirakan 150 Ribu

Sabtu, 14 November 2026 - 18:47 WIB

Pendaftaran CPNS 2026 Mulai 23 November, Akun SSCASN Dibuka dan 158.000 Formasi Disiapkan

Sabtu, 14 November 2026 - 18:00 WIB

DPR Siapkan Revisi UU Sisdiknas Usai Polemik Ijazah Gibran, Ini Aturan yang Disorot

Berita Terbaru