Gaji PPPK Daerah 2026 Dijamin Pemerintah, Ada Tambahan DAU Rp8 Triliun

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 11 Agustus 2026 - 03:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta-Kabar penting datang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di daerah. Pemerintah memastikan gaji PPPK tetap dibayarkan meski sejumlah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.

Pemerintah pusat menyiapkan tiga skema untuk membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Kebijakan ini menjadi perhatian karena gaji PPPK termasuk belanja wajib yang harus dipenuhi pemerintah daerah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, skema pertama berupa efisiensi anggaran daerah. Pemda diminta mengurangi belanja yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas, rapat, serta belanja makanan dan minuman.

Skema kedua berkaitan dengan Dana Bagi Hasil atau DBH. Daerah yang memiliki DBH kurang bayar dari pemerintah pusat akan menerima penyaluran dana tersebut. Dana ini dapat membantu memperkuat kemampuan fiskal daerah.

Jika kedua langkah tersebut belum mencukupi, pemerintah pusat menyiapkan skema ketiga berupa tambahan Dana Alokasi Umum atau DAU. Tambahan ini ditujukan kepada daerah yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

Baca Juga :  Purbaya Ketok Aturan Baru PNBP, KAP Telat Lapor Langsung Kena Denda

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026, dukungan pemerintah pusat kepada daerah mencapai sekitar Rp18,9 triliun. Sekitar Rp10 triliun berasal dari pembayaran DBH, sedangkan lebih dari Rp8 triliun berasal dari tambahan DAU.

Dengan tambahan tersebut, pemerintah berharap persoalan pembayaran gaji PPPK dapat diselesaikan. Dukungan juga mencakup kebutuhan pembiayaan PPPK paruh waktu yang menjadi bagian dari belanja pegawai daerah.

Selain masalah anggaran, pemerintah juga mengkaji kemungkinan pengalihan status guru menjadi ASN pemerintah pusat. Guru dapat ditempatkan di daerah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik. Jika terealisasi, skema tersebut berpotensi mengurangi beban belanja pegawai pemerintah daerah sekaligus membantu pemerataan guru.

Baca Juga :  PPPK Paruh Waktu Bakal Jadi Penuh Waktu? Kemenag Kerinci Minta Pegawai Lengkapi Administrasi

FAQ

Apakah gaji PPPK daerah 2026 tetap dibayar?
Pemerintah memastikan tidak ada opsi PPPK dirumahkan karena persoalan anggaran daerah.

Berapa dukungan pemerintah pusat untuk daerah?
Total dukungan yang disebut pemerintah mencapai sekitar Rp18,9 triliun.

Berapa tambahan DAU untuk daerah?
Lebih dari Rp8 triliun berasal dari tambahan DAU.

Apa saja tiga skema pembayaran gaji PPPK?
Pertama efisiensi anggaran, kedua pemanfaatan DBH kurang bayar, dan ketiga tambahan DAU dari pemerintah pusat.

Apakah PPPK paruh waktu juga mendapat dukungan?
Pemerintah menyatakan dukungan pembiayaan juga diharapkan membantu pembayaran PPPK paruh waktu.

Apakah guru PPPK akan menjadi ASN pemerintah pusat?
Pemerintah sedang melakukan kajian. Jadi, belum menjadi kebijakan final. (Tim)

Berita Terkait

CPNS 2026 Belum Resmi Dibuka, 7.805 Formasi Terungkap: Kemenkeu hingga Mahkamah Agung
Cara Cek Bansos 2026: Periksa Status Penerima PKH dan BPNT Lewat HP, Cukup Pakai NIK KTP
Portal SSCASN CPNS 2026 Sudah Bisa Diakses, Pelamar Mulai Buat Akun, Formasi Diperkirakan 150 Ribu
Pendaftaran CPNS 2026 Mulai 23 November, Akun SSCASN Dibuka dan 158.000 Formasi Disiapkan
DPR Siapkan Revisi UU Sisdiknas Usai Polemik Ijazah Gibran, Ini Aturan yang Disorot
LBSU Rp900.000 Cair Akhir 2026, Airlangga Pastikan 13,3 Juta Pekerja Terima Lewat Rekening Bank
Prabowo Percepat Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Ditargetkan Selesai Desember 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Pukul 11.00 WIB
Berita ini 61 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 07:01 WIB

CPNS 2026 Belum Resmi Dibuka, 7.805 Formasi Terungkap: Kemenkeu hingga Mahkamah Agung

Sabtu, 21 November 2026 - 03:00 WIB

Cara Cek Bansos 2026: Periksa Status Penerima PKH dan BPNT Lewat HP, Cukup Pakai NIK KTP

Senin, 16 November 2026 - 18:22 WIB

Portal SSCASN CPNS 2026 Sudah Bisa Diakses, Pelamar Mulai Buat Akun, Formasi Diperkirakan 150 Ribu

Sabtu, 14 November 2026 - 18:47 WIB

Pendaftaran CPNS 2026 Mulai 23 November, Akun SSCASN Dibuka dan 158.000 Formasi Disiapkan

Sabtu, 14 November 2026 - 18:00 WIB

DPR Siapkan Revisi UU Sisdiknas Usai Polemik Ijazah Gibran, Ini Aturan yang Disorot

Berita Terbaru