Kapolri Mutasi Enam Kapolda, Ini Nama Pejabat Baru di Enam Polda

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 23 November 2026 - 04:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan rotasi jabatan terhadap enam kepala kepolisian daerah (Kapolda) dalam mutasi perwira tinggi yang ditetapkan melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026.

Mutasi tersebut mencakup jajaran Polda Papua, Papua Barat, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Kalimantan Selatan. Pergeseran ini melibatkan sejumlah perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) hingga Brigadir Jenderal (Brigjen).

Surat telegram tersebut ditandatangani atas nama Kapolri oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Irjen Pol Dedi Prasetyo. Isinya mengatur pemberhentian dari jabatan sebelumnya sekaligus pengangkatan para perwira ke posisi baru.

Daftar enam Kapolda yang mengalami pergantian

Berdasarkan rincian mutasi yang diberitakan, berikut nama pejabat lama dan pejabat yang ditunjuk untuk mengisi posisi Kapolda.

Polda Pejabat sebelumnya Pejabat baru
Papua Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin Irjen Pol Alfred Papare
Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare Irjen Pol Ederie R. Maith
Bengkulu Irjen Pol Yudhi Sulistiyanto Wahid Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan
Sulawesi Tenggara Irjen Pol Himawan Bayu Aji Irjen Pol Langgeng Purnomo
DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo Irjen Pol Abioso Seno Aji
Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan Irjen Pol Almas Widodo Kolopaking

Perubahan tersebut juga diikuti penempatan pejabat lama ke sejumlah posisi lain di lingkungan Polri maupun penugasan di luar struktur.

Untuk Polda Papua, Irjen Pol Alfred Papare yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat ditunjuk menggantikan Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin.

Sementara itu, posisi Kapolda Papua Barat dipercayakan kepada Irjen Pol Ederie R. Maith. Sebelumnya, ia bertugas di Baharkam Polri dengan penugasan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Di Bengkulu, jabatan Kapolda beralih dari Irjen Pol Yudhi Sulistiyanto Wahid kepada Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan. Pejabat baru tersebut sebelumnya bertugas di Bareskrim Polri dengan penugasan pada Badan Narkotika Nasional (BNN).

Baca Juga :  Terungkap! Gubernur Riau Pungut “Jatah Preman” Capai Rp7 Miliar

Pergantian juga terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara dan DIY. Irjen Pol Langgeng Purnomo berpindah dari jabatan Kapolda Sulawesi Tenggara menjadi Kapolda DIY. Adapun posisi yang ditinggalkannya diisi Irjen Pol Abioso Seno Aji.

Untuk Kalimantan Selatan, Irjen Pol Almas Widodo Kolopaking ditunjuk menggantikan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan sebagai Kapolda.

Sejumlah pejabat tinggi Mabes Polri turut dimutasi

Selain pergantian enam Kapolda, surat telegram tersebut juga mencakup pergeseran jabatan sejumlah perwira tinggi di lingkungan Markas Besar Polri.

Salah satunya adalah Irjen Pol Alexander Sabar. Ia sebelumnya menjabat Perancang Peraturan Kepolisian Utama Tingkat I di Divisi Hukum Polri. Dalam mutasi terbaru, Alexander Sabar ditempatkan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Hukum Divkum Polri.

Nama lainnya, Irjen Pol Slamet Uliandi, yang sebelumnya bertugas di Bareskrim Polri melalui penugasan luar struktur, dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Polri.

Penataan jabatan juga menyentuh beberapa bidang organisasi, termasuk intelijen, pembinaan, reserse, serta pendidikan dan pelatihan kepolisian.

Perubahan posisi tersebut merupakan bagian dari penataan personel di lingkungan Polri. Namun, rincian lengkap seluruh nama dan jabatan dalam surat telegram perlu merujuk langsung pada dokumen mutasi agar tidak terjadi kekeliruan penyebutan posisi.

Kapan pejabat baru mulai bertugas?

Dalam ketentuan pelaksanaan yang tercantum pada surat telegram, para perwira yang memperoleh jabatan baru diperintahkan segera menjalankan tugas.

Batas waktu pelaksanaan tugas ditetapkan paling lambat 14 hari setelah keputusan mutasi ditetapkan. Ketentuan ini menjadi acuan bagi para pejabat yang mengalami perpindahan posisi untuk menyelesaikan proses pergantian tugas sesuai mekanisme internal kepolisian.

Dengan adanya rotasi tersebut, enam wilayah kepolisian akan mengalami perubahan kepemimpinan pada tingkat Polda. Pergantian pejabat ini juga diikuti penyesuaian tugas sejumlah perwira tinggi di tingkat Mabes Polri.

Baca Juga :  AKBP Agung Basuki Tinggalkan Polres Tanjabbar, Naik Jadi Wadirreskrimsus

Tujuan dan dampak rotasi jabatan di lingkungan Polri

Mutasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme organisasi untuk mengatur penempatan personel sesuai kebutuhan institusi. Pada tingkat kepolisian daerah, Kapolda memiliki tanggung jawab dalam memimpin pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah masing-masing.

Karena itu, pergantian pimpinan Polda menjadi perhatian masyarakat, terutama berkaitan dengan kesinambungan pelayanan publik, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelaksanaan penegakan hukum.

Meski demikian, dampak dari perubahan kepemimpinan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pengumuman mutasi. Pelaksanaannya tetap perlu dilihat dari program kerja, kebijakan, dan kinerja pejabat setelah resmi menjalankan tugas.

FAQ: Mutasi Kapolda November 2026

1. Berapa Kapolda yang mengalami pergantian dalam mutasi November 2026?

Terdapat enam posisi Kapolda yang mengalami pergantian, yakni di Papua, Papua Barat, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, DIY, dan Kalimantan Selatan.

2. Apa nomor surat telegram mutasi Kapolda tersebut?

Mutasi tersebut tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026.

3. Siapa Kapolda Bengkulu yang baru?

Berdasarkan daftar mutasi yang menjadi sumber pemberitaan, jabatan Kapolda Bengkulu dipercayakan kepada Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan.

4. Siapa yang ditunjuk menjadi Kapolda Papua?

Irjen Pol Alfred Papare ditunjuk sebagai Kapolda Papua setelah sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat.

5. Kapan pejabat yang dimutasi harus mulai bertugas?

Para perwira yang memperoleh jabatan baru diperintahkan segera melaksanakan tugas, paling lambat 14 hari setelah keputusan ditetapkan.

6. Apakah mutasi hanya mencakup jabatan Kapolda?

Tidak. Mutasi juga mencakup sejumlah perwira tinggi di lingkungan Mabes Polri, termasuk penempatan pada bidang hukum dan posisi lainnya.

Berita Terkait

Kebakaran Pabrik Permen Cikande, PT FAM Janji Beri Pendampingan Penuh kepada Keluarga Korban
Kabar Baik Guru PPPK! Kemenag Siapkan Formasi CPNS Mulai 2027
Mendikdasmen Pastikan Gaji Guru PPPK Dibayar Pusat, Pengangkatan Tanpa Seleksi
Konser Guns N’ Roses 2026 di Jakarta Dibuka dengan Dua Lagu Legendaris
UMP 2027 Diumumkan, Ini Perbandingan Upah Jakarta, Jambi, Sumsel hingga Bali
Indonesia-AS Sepakat Perkuat Teknologi Nuklir, Siapkan Pusat Pelatihan SMR
Google Akui Tutup Belasan Ribu Akun YouTube di Indonesia, Ini Alasan dan Kriteria Pelanggarannya
Bareskrim Geledah Lima Rumah Terkait Dugaan Makar, Satu Diduga Jadi Posko Kombes IM
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 23 November 2026 - 04:00 WIB

Kapolri Mutasi Enam Kapolda, Ini Nama Pejabat Baru di Enam Polda

Senin, 23 November 2026 - 00:05 WIB

Kebakaran Pabrik Permen Cikande, PT FAM Janji Beri Pendampingan Penuh kepada Keluarga Korban

Minggu, 22 November 2026 - 19:00 WIB

Mendikdasmen Pastikan Gaji Guru PPPK Dibayar Pusat, Pengangkatan Tanpa Seleksi

Minggu, 22 November 2026 - 02:00 WIB

Konser Guns N’ Roses 2026 di Jakarta Dibuka dengan Dua Lagu Legendaris

Minggu, 22 November 2026 - 00:05 WIB

UMP 2027 Diumumkan, Ini Perbandingan Upah Jakarta, Jambi, Sumsel hingga Bali

Berita Terbaru