JAKARTA – Masyarakat yang ingin mengetahui apakah namanya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) 2026 kini dapat melakukan pengecekan secara online melalui ponsel. Pemerintah menyediakan layanan resmi Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memeriksa status penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pengecekan ini penting dilakukan, terutama menjelang penyaluran bansos tahap keempat periode Oktober hingga Desember 2026. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengetahui apakah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam KTP terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan pemerintah.
Untuk mengecek status penerima bansos, masyarakat dapat mengakses situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/. Caranya cukup mudah. Pertama, buka Google Chrome melalui HP atau komputer. Kedua, masuk ke laman resmi Cek Bansos Kemensos. Ketiga, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP pada kolom pencarian. Keempat, isi kode verifikasi apabila diminta. Kelima, tekan tombol Cari Data dan tunggu hasil pencarian.
Setelah proses pencarian selesai, sistem akan menampilkan informasi berdasarkan data yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Masyarakat dapat memeriksa identitas penerima, jenis bantuan sosial, serta status kepesertaan dan periode bantuan yang tercatat. Pastikan seluruh informasi sesuai dengan data kependudukan.
Selain melalui website, masyarakat juga dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos resmi dari Kementerian Sosial. Pengguna dapat mengunduh aplikasi melalui toko aplikasi resmi, membuat akun apabila diperlukan, kemudian masuk ke menu pengecekan bansos. Selanjutnya, ikuti petunjuk yang tersedia untuk melihat informasi kepesertaan.
Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima, tersedia mekanisme pengusulan melalui menu Usulan pada aplikasi Cek Bansos. Pengguna perlu membuat akun, melengkapi data diri, serta menyertakan dokumen dan informasi pendukung yang diminta. Masyarakat juga dapat mengajukan pembaruan data melalui pemerintah desa atau kelurahan untuk diteruskan sesuai mekanisme yang berlaku. Pengajuan tidak otomatis membuat seseorang langsung menerima bantuan karena tetap melalui proses verifikasi dan validasi.
Dalam penentuan sasaran bantuan, pemerintah menggunakan data sosial ekonomi yang mencakup kelompok kesejahteraan masyarakat. Desil 1 sampai 4 merupakan kelompok 40 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Namun, penetapan penerima PKH maupun BPNT tetap mempertimbangkan kriteria program, hasil pemutakhiran data, dan kuota yang tersedia.
Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap informasi palsu yang menjanjikan pencairan bansos dengan meminta biaya administrasi, PIN, kata sandi, atau kode OTP. Pastikan pengecekan hanya dilakukan melalui kanal resmi pemerintah. Jika menemukan ketidaksesuaian data, masyarakat dapat menghubungi pendamping sosial, dinas sosial, atau pemerintah desa dan kelurahan setempat untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. (Tim)
Editor : FANDA YOSEPHTA









