JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan empat keputusan penting terkait proses pengisian kursi Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatannya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, rapat paripurna untuk memilih, melantik, dan mengesahkan Wakil Presiden pengganti dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026. Agenda tersebut akan digelar di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.
Keputusan itu merupakan hasil Rapat Gabungan Pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR, Jumat, 13 November 2026. Pertemuan tersebut membahas langkah konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Keputusan pertama adalah menetapkan jadwal rapat paripurna MPR pada 2 Desember 2026. Dalam rapat tersebut, anggota MPR akan melaksanakan pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih.
Keputusan kedua, pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden. Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat tersebut untuk menyampaikan nama-nama calon yang akan diproses lebih lanjut.
Keputusan ketiga, MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang. Tim ini akan dipimpin salah satu unsur pimpinan MPR dan bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon Wakil Presiden sebelum memasuki tahapan pemilihan.
Sementara keputusan keempat adalah pembentukan tim ad hoc dengan 36 anggota. Tim tersebut dipimpin tiga Wakil Ketua MPR dan melibatkan perwakilan fraksi serta kelompok DPD. Tugasnya mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden terpilih.
Muzani menjelaskan, MPR sebenarnya memiliki waktu hingga 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden. Namun, melalui pembahasan bersama pimpinan DPR, DPD, dan Presiden, muncul kesepakatan agar proses pengisian jabatan tersebut segera diselesaikan. MPR berharap seluruh tahapan berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku. (*)
Editor : FANDA YOSEPHTA
