KAYONEWS.CO.ID – Kemenangan dalam pemilihan umum (pemilu) Israel tidak serta-merta menjamin sebuah partai dapat mengantarkan pemimpinnya menjadi perdana menteri. Sistem parlementer yang berlaku di negara tersebut mengharuskan partai politik membangun koalisi untuk memperoleh dukungan mayoritas di parlemen.
Israel menggelar pemilu pada Selasa (27/10/2026). Hingga Rabu (28/10/2026), proses penghitungan suara masih berlangsung. Hasil sementara menunjukkan persaingan ketat antara kubu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kelompok oposisi.
Berdasarkan data Komite Pemilu Pusat yang dikutip CNN Indonesia, sekitar 56 persen suara atau 2,8 juta surat suara telah dihitung. Partai Likud yang dipimpin Netanyahu meraih 20,7 persen suara, sedangkan Partai Yashar yang dipimpin Gadi Eisenkot memperoleh 16,7 persen.
Sementara itu, Aliansi Together yang dipimpin Naftali Bennett menempati posisi berikutnya dengan perolehan sekitar 9 persen.
Dalam perkembangan awal tersebut, blok Netanyahu tercatat memperoleh 55 kursi, sedangkan kubu oposisi mengantongi 49 kursi. Angka ini masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring berlanjutnya penghitungan suara.
Syarat 61 Kursi Menjadi Kunci Pembentukan Pemerintahan
Salah satu faktor utama yang menentukan pembentukan pemerintahan Israel adalah jumlah kursi di parlemen atau Knesset.
Untuk membentuk pemerintahan dengan dukungan mayoritas, kandidat perdana menteri perlu mengamankan dukungan sedikitnya 61 dari total 120 anggota parlemen.
Artinya, partai yang memperoleh suara terbanyak belum tentu mampu membentuk pemerintahan sendiri. Mereka tetap membutuhkan dukungan partai lain agar dapat memenuhi persyaratan mayoritas.
Kondisi tersebut membuat persaingan politik di Israel tidak hanya berlangsung saat pemungutan suara, tetapi juga berlanjut melalui negosiasi antarpihak setelah pemilu.
Partai-partai yang belum menentukan sikap dapat menjadi penentu arah pemerintahan berikutnya. Dukungan mereka berpotensi mengubah peta kekuatan politik dan menentukan siapa yang akhirnya memperoleh mandat untuk memimpin negara.
Bagaimana Proses Penunjukan Perdana Menteri Israel?
Setelah penghitungan suara selesai, Komite Pemilu Pusat akan menyampaikan hasil resmi pemilu kepada presiden Israel.
Presiden kemudian mengadakan pertemuan dengan perwakilan partai-partai yang berhasil melewati ambang batas parlemen sebesar 3,25 persen.
Dalam pertemuan tersebut, setiap partai dapat merekomendasikan kandidat yang dinilai layak membentuk pemerintahan. Kandidat yang memperoleh rekomendasi terbanyak dapat memiliki peluang untuk mendapatkan mandat, tetapi keputusan tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang memimpin partai dengan kursi terbanyak.
Faktor penting lainnya adalah kemampuan kandidat mengumpulkan dukungan yang cukup untuk membentuk pemerintahan.
Sejarah politik Israel menunjukkan bahwa pemimpin partai dengan jumlah kursi lebih sedikit pun dapat menjadi perdana menteri apabila mampu membangun koalisi yang memenuhi persyaratan.
Contohnya terjadi pada 2021, ketika Naftali Bennett menjadi perdana menteri meskipun Partai Likud yang dipimpin Netanyahu memiliki jumlah kursi lebih banyak daripada partai Bennett.
Hal tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan membentuk koalisi merupakan faktor penting dalam sistem parlementer Israel.
Kandidat Memiliki Waktu untuk Membentuk Koalisi
Setelah menerima mandat dari presiden, kandidat perdana menteri memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan.
Jika diperlukan, masa tersebut dapat diperpanjang selama 14 hari. Dalam periode ini, kandidat harus melakukan perundingan dengan partai-partai lain guna memperoleh dukungan yang memadai.
Negosiasi koalisi tidak selalu berjalan mudah. Setiap partai memiliki kepentingan, agenda politik, serta tuntutan yang harus dipertimbangkan sebelum menyepakati kerja sama pemerintahan.
Apabila kandidat pertama gagal membentuk pemerintahan, presiden dapat kembali menjalankan proses penunjukan dengan meminta partai-partai memberikan rekomendasi kandidat lainnya.
Jika berbagai upaya pembentukan pemerintahan tetap tidak berhasil, mekanisme lanjutan dapat dijalankan sesuai ketentuan politik dan konstitusional Israel. Kebuntuan yang berlarut-larut pada akhirnya dapat berujung pada pemilu ulang.
Karena itu, hasil pemilu belum tentu langsung memberikan kepastian mengenai siapa yang akan menjadi perdana menteri berikutnya.
Negosiasi Koalisi Dipengaruhi Banyak Kepentingan
Pembentukan koalisi di Israel tidak hanya berkaitan dengan pembagian kursi parlemen. Negosiasi juga menyangkut kebijakan pemerintahan, jabatan menteri, pengelolaan anggaran, serta berbagai kepentingan kelompok politik yang terlibat.
Peneliti Council on Foreign Relations (CFR), Elliot Abrams, menilai terdapat sejumlah persoalan yang berpotensi menyulitkan pembentukan koalisi setelah pemilu.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kemungkinan keterlibatan partai-partai Arab dalam pemerintahan. Selain itu, posisi partai-partai ultra-Ortodoks atau Haredim juga dapat memengaruhi proses negosiasi.
Sebagian kelompok Haredim menuntut pengecualian bagi pemuda mereka dari kewajiban dinas militer. Tuntutan tersebut berpotensi menjadi persoalan dalam perundingan dengan partai-partai lain yang memiliki pandangan berbeda mengenai kebijakan wajib militer.
Persoalan lain adalah apakah kelompok oposisi bersedia bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin Netanyahu, terutama jika terdapat perbedaan pandangan mengenai keterlibatan kelompok sayap kanan ekstrem.
Perbedaan sikap terhadap isu keamanan, hubungan dengan Palestina, serta arah kebijakan nasional juga dapat memengaruhi kesediaan partai untuk membangun koalisi.
Dengan berbagai kepentingan tersebut, proses negosiasi dapat berlangsung selama berhari-hari hingga berminggu-minggu.
Hasil Pemilu Masih Dapat Berubah
Penghitungan suara yang belum selesai membuat peta politik Israel masih berpotensi mengalami perubahan.
Perolehan kursi masing-masing partai akan menjadi dasar penting dalam menentukan kekuatan negosiasi. Namun, jumlah kursi saja tidak cukup untuk memastikan terbentuknya pemerintahan.
Kandidat yang mampu menggabungkan dukungan dari berbagai partai hingga mencapai mayoritas parlemen memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kekuasaan.
Situasi tersebut membuat partai-partai kecil dan kelompok politik yang belum menentukan pilihan berpotensi memegang peranan strategis.
Pada akhirnya, penentuan perdana menteri Israel merupakan hasil dari kombinasi perolehan suara, rekomendasi politik, negosiasi koalisi, dan kemampuan mengamankan dukungan mayoritas di Knesset.
Oleh sebab itu, kemenangan dalam pemilu menjadi langkah awal, bukan jaminan langsung untuk menduduki kursi perdana menteri.
FAQ: Pertanyaan Seputar Pemilu Israel
1. Mengapa pemenang pemilu Israel tidak otomatis menjadi perdana menteri?
Karena Israel menggunakan sistem parlementer. Kandidat perdana menteri harus mampu membentuk pemerintahan dengan dukungan mayoritas anggota parlemen, bukan sekadar berasal dari partai dengan suara terbanyak.
2. Berapa jumlah kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan Israel?
Kandidat membutuhkan dukungan sedikitnya 61 dari total 120 kursi Knesset untuk memperoleh mayoritas parlemen.
3. Siapa saja tokoh yang bersaing dalam pemilu Israel 2026?
Berdasarkan hasil sementara dalam laporan yang menjadi sumber berita, persaingan melibatkan Benjamin Netanyahu dari Likud, Gadi Eisenkot dari Yashar, dan Naftali Bennett dari Aliansi Together.
4. Berapa lama kandidat perdana menteri memiliki waktu untuk membentuk pemerintahan?
Kandidat yang menerima mandat memiliki waktu 28 hari. Masa tersebut dapat diperpanjang selama 14 hari apabila diperlukan.
5. Apa yang terjadi jika tidak ada kandidat yang berhasil membentuk pemerintahan?
Proses penunjukan kandidat dapat diulangi sesuai mekanisme yang berlaku. Jika kebuntuan politik terus berlanjut, Israel dapat menghadapi pemilu ulang.
6. Apakah partai dengan kursi terbanyak pasti memimpin pemerintahan?
Tidak. Partai dengan kursi terbanyak belum tentu mampu mengumpulkan dukungan mayoritas. Pemimpin partai lain dapat menjadi perdana menteri apabila berhasil membentuk koalisi yang memenuhi persyaratan.
7. Mengapa partai kecil dapat berpengaruh besar dalam pembentukan pemerintahan?
Partai kecil dapat menjadi penentu mayoritas ketika dua blok utama belum memiliki cukup kursi. Dukungan mereka dapat menentukan apakah sebuah koalisi mampu membentuk pemerintahan.
Catatan redaksi: Angka perolehan suara dan kursi dalam artikel ini merujuk pada data sementara yang tercantum dalam sumber berita per 28 Oktober 2026. Angka tersebut perlu diperbarui apabila hasil resmi atau perkembangan terbaru telah tersedia.
