JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik dan mengukuhkan sebanyak 17 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Senin, 5 Oktober 2026.
Dari total pejabat yang dilantik tersebut, sebanyak 13 pejabat merupakan pejabat eselon II Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sementara itu, satu pejabat berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sedangkan tiga lainnya ditempatkan di Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Pelantikan ini menjadi bagian dari proses penataan organisasi di lingkungan Kemenkeu, khususnya DJP, yang telah berlangsung sejak 2024.
Penataan Organisasi DJP Dituntaskan
Suahasil menjelaskan, pengukuhan sejumlah pejabat DJP dilakukan untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan penataan organisasi yang sebelumnya telah dilaksanakan.
Penataan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124 Tahun 2024, yang kemudian mengalami perubahan melalui PMK Nomor 117 Tahun 2025.
Pengukuhan pejabat dilakukan melalui mekanisme pelantikan sesuai dengan ketentuan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat struktur organisasi sekaligus memastikan fungsi strategis di lingkungan Kemenkeu dapat berjalan secara optimal.
Daftar 13 Pejabat DJP yang Dikukuhkan
Sebanyak 13 pejabat eselon II DJP yang dikukuhkan dalam agenda tersebut menempati sejumlah posisi strategis di bidang perpajakan.
Berikut daftar lengkapnya:
- Nurbaeti Munawaroh – Sekretaris Direktorat Jenderal
- Rosmauli – Direktur Peraturan Perpajakan I
- Heri Kuswanto – Direktur Peraturan Perpajakan II
- Irawan – Direktur Pemeriksaan dan Penilaian
- Samingun – Direktur Penegakan Hukum
- Lindawaty – Direktur Pengawasan Perpajakan
- Etty Rachmiyanthi – Direktur Keberatan dan Banding
- Eureka Putra – Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
- Inge Diana Rismawanti – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
- Eddi Wahyudi – Direktur Data dan Informasi Perpajakan
- Hantriono Joko Susilo – Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Dwi Astuti – Direktur Perpajakan Internasional
- Neilmaldrin Noor – Direktur Intelijen Perpajakan
Posisi-posisi tersebut mencakup bidang regulasi, pemeriksaan, penegakan hukum, pengawasan, pelayanan wajib pajak, teknologi informasi hingga intelijen perpajakan.
Sunaryo Jadi Kepala Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT
Selain jajaran DJP, Suahasil juga melakukan promosi terhadap Sunaryo sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, NTB, dan NTT.
Pengisian jabatan tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi Kemenkeu di wilayah kerja yang memiliki peran penting dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
Sementara itu, tiga pejabat lainnya ditempatkan di Sekretariat KSSK.
Ketiganya merupakan representasi dari institusi yang menjadi anggota KSSK, yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Mereka adalah:
- Minar Iwan Setiawan dari Bank Indonesia sebagai Direktur Asesmen Perbankan dan Makroekonomi.
- Rudi Sulistyo dari OJK sebagai Direktur Asesmen Industri Jasa Keuangan Nonbank.
- Haghia Sophia Lubis dari LPS sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Hukum.
Suahasil Minta Target APBN 2026 Dituntaskan
Dalam arahannya kepada pejabat yang baru dilantik dan dikukuhkan, Suahasil menekankan pentingnya penyelesaian seluruh target APBN 2026.
Di sisi lain, Kemenkeu juga harus mulai mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Artinya, kedua agenda tersebut harus berjalan secara bersamaan.
Menurut Suahasil, pencapaian target APBN bukan hanya menjadi tugas satu unit atau pejabat tertentu. Seluruh jajaran Kemenkeu memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai target.
Ia juga meminta konsolidasi terus dilakukan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kita harus menuntaskan seluruh target APBN 2026 dan pada saat yang bersamaan mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027,” ujar Suahasil.
Ia menegaskan bahwa sumpah dan janji jabatan yang telah diucapkan oleh para pejabat bukan sekadar formalitas. Komitmen tersebut berkaitan langsung dengan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan nasional.
Kemenkeu Bersiap Hadapi APBN 2027
Pelantikan 17 pejabat tersebut berlangsung ketika pemerintah mulai memasuki fase penting menuju penyelesaian pelaksanaan APBN 2026 sekaligus persiapan anggaran tahun berikutnya.
Karena itu, Suahasil meminta jajaran Kemenkeu menjaga koordinasi dan konsolidasi organisasi.
“Penyelesaian target APBN 2026 menjadi tanggung jawab bersama dan kita perlu melakukan konsolidasi, baik di pusat maupun di daerah,” katanya.
Dengan penataan struktur organisasi DJP dan pengisian sejumlah jabatan strategis tersebut, Kemenkeu diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas perpajakan, kepabeanan, pengelolaan keuangan negara, serta koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Bagi masyarakat dan dunia usaha, efektivitas kerja jajaran Kemenkeu juga akan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penerimaan negara dan pelaksanaan program pembangunan pemerintah.
FAQ
1. Berapa pejabat Kemenkeu yang dilantik Suahasil Nazara?
Sebanyak 17 pejabat dilantik dan dikukuhkan pada 5 Oktober 2026.
2. Berapa pejabat yang berasal dari DJP?
Dari 17 pejabat tersebut, 13 merupakan pejabat dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Siapa pejabat DJBC yang dilantik?
Sunaryo dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT.
4. Siapa saja pejabat Sekretariat KSSK yang dilantik?
Tiga pejabat tersebut adalah Minar Iwan Setiawan dari Bank Indonesia, Rudi Sulistyo dari OJK, dan Haghia Sophia Lubis dari LPS.
5. Apa pesan Suahasil kepada pejabat yang baru dilantik?
Suahasil meminta seluruh jajaran Kemenkeu menuntaskan target APBN 2026 sekaligus mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027.
