Jakarta-Presiden Prabowo Subianto terus memantau pelaksanaan program mandatori biodiesel B50. Program ini mencampurkan biodiesel berbasis sawit sebesar 50 persen ke dalam bahan bakar solar.
Pemantauan tersebut dilakukan setelah Prabowo bertemu Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu, 9 Agustus 2026.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Simon melaporkan perkembangan penerapan B50 kepada Presiden. Pertemuan itu juga membahas kesiapan infrastruktur untuk mendukung kebijakan energi berikutnya.
Pemerintah menilai B50 menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar.
Harga Biosolar B50 di SPBU Pertamina
Untuk masyarakat, harga Biosolar B50 bersubsidi di SPBU Pertamina tercatat Rp6.800 per liter. Harga tersebut sama dengan harga Solar subsidi yang berlaku sebelumnya.
Pemerintah juga menyiapkan formula harga biodiesel secara berkala. Kementerian ESDM menyebut harga patokan biodiesel dapat diterbitkan setiap bulan berdasarkan formula yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Harga Indeks Pasar atau HIP FAME pada Agustus 2026 ditetapkan Rp14.924 per liter. Angka tersebut meningkat dari Rp14.562 per liter pada Juli 2026.
Kenaikan HIP FAME berkaitan dengan komponen harga CPO, nilai tukar rupiah, faktor konversi bahan baku, serta biaya pengangkutan. Pemerintah tetap menggunakan formula tersebut dalam menentukan harga biodiesel.
Dari sisi ekonomi, penerapan B50 diproyeksikan memberikan manfaat melalui peningkatan pemanfaatan minyak sawit domestik. Pemerintah juga memperkirakan kebijakan ini dapat membantu menghemat devisa dari pengurangan kebutuhan impor energi.
Selain B50, Prabowo meminta adanya penyederhanaan struktur perusahaan negara. Arahan tersebut mencakup pengurangan lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan sejumlah BUMN lainnya.
Dengan struktur yang lebih sederhana, pemerintah berharap pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Efisiensi dan produktivitas BUMN juga diharapkan meningkat seiring penerapan kebijakan tersebut. (Tim)
