JAKARTA – Pemerintah melakukan gebrakan besar dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) tahun 2026. Langkah ini diambil setelah hasil evaluasi menunjukkan jutaan bantuan yang selama ini disalurkan berpotensi tidak tepat sasaran. Temuan tersebut mendorong pemerintah mempercepat penerapan sistem Bansos Digital yang terintegrasi secara nasional.
Data terbaru yang dipaparkan Kementerian Sosial menunjukkan tingkat ketidaktepatan sasaran bantuan sosial mencapai lebih dari 40 persen. Bahkan, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, angka ketidaktepatan mencapai sekitar 45 persen. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena anggaran bansos setiap tahun mencapai ratusan triliun rupiah.
Tak hanya PKH, sejumlah program subsidi lainnya juga ditemukan memiliki tingkat kesalahan penyaluran yang cukup tinggi. Subsidi LPG 3 kilogram tercatat mencapai lebih dari 60 persen tidak tepat sasaran, sementara subsidi listrik mendekati 59 persen. Artinya, masih banyak masyarakat yang sebenarnya mampu justru menikmati bantuan yang seharusnya diberikan kepada kelompok rentan.
Presiden RI Prabowo Subianto disebut telah menginstruksikan seluruh kementerian terkait untuk memperbaiki basis data penerima bantuan sebelum penyaluran dilakukan. Pemerintah menilai masalah utama selama ini bukan pada jumlah bantuan, melainkan kualitas data yang belum terintegrasi secara optimal.
Sebagai solusi, pemerintah memperkenalkan sistem Perlindungan Sosial Digital atau Perlinsos Digital. Sistem ini memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran bansos secara online, verifikasi identitas secara real-time, hingga mengajukan sanggahan jika data yang tercatat tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Transformasi digital tersebut diklaim mampu memangkas proses verifikasi yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga tiga bulan menjadi hanya sekitar 15 hingga 45 menit. Integrasi data lintas kementerian dan lembaga juga memungkinkan pembaruan data kependudukan berlangsung lebih cepat dan akurat.
Pemerintah sebelumnya telah melakukan uji coba di Banyuwangi dan kini memperluas implementasi ke 42 kabupaten dan kota di Indonesia. Hasil uji coba menunjukkan masih ditemukan banyak kasus inclusion error, yakni warga yang tidak berhak menerima bantuan tetapi masuk daftar penerima, serta exclusion error, yaitu warga miskin yang justru tidak terdata.
Jika implementasi berjalan sesuai target, sistem Bansos Digital akan diterapkan secara nasional pada akhir 2026. Pemerintah berharap langkah ini dapat menghemat anggaran negara, meningkatkan transparansi, sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
FAQ
Apa itu Bansos Digital?
Bansos Digital adalah sistem penyaluran bantuan sosial berbasis teknologi yang mengintegrasikan data penerima secara nasional.
Mengapa pemerintah mengubah sistem bansos?
Karena ditemukan lebih dari 40 persen bantuan sosial tidak tepat sasaran.
Berapa lama verifikasi penerima bansos sekarang?
Dengan sistem digital, proses verifikasi hanya sekitar 15–45 menit.
Apakah masyarakat bisa mengajukan keberatan?
Ya. Sistem baru menyediakan fitur sanggah jika data yang tercatat tidak sesuai.
Kapan Bansos Digital diterapkan secara nasional?
Pemerintah menargetkan implementasi penuh pada kuartal IV tahun 2026. (Tim)
