Jakarta — Pemerintah berencana memangkas kuota BBM subsidi secara signifikan pada 2027. Kebijakan ini berpotensi berdampak langsung kepada masyarakat pengguna Pertalite.
Berdasarkan paparan pemerintah dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027, kuota BBM tertentu bersubsidi ditetapkan sebesar 20,09 juta kiloliter (KL). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kuota 2026 yang mencapai 48,43 juta KL.
Dengan demikian, kuota BBM subsidi berkurang sekitar 28,34 juta KL. Penurunan tersebut setara dengan 58,5 persen dibandingkan kuota tahun 2026.
Pemerintah menyebut pengurangan kuota tersebut menjadi bagian dari strategi pengendalian subsidi. Salah satu BBM yang turut menjadi perhatian pemerintah adalah Pertalite.
Plt/Plh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Ferry Ardiyanto mengatakan pemerintah sedang membahas sejumlah langkah pengendalian subsidi. Pembahasan tersebut juga mencakup BBM jenis Pertalite.
Kebijakan tersebut berpotensi membuat akses masyarakat terhadap BBM subsidi semakin ketat. Pengguna kendaraan yang selama ini mengandalkan Pertalite perlu memperhatikan perkembangan aturan pemerintah.
Jika pembatasan diterapkan, sebagian pengguna berpotensi beralih ke BBM nonsubsidi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya transportasi, terutama bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan setiap hari.
Pemerintah juga menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar US$75 per barel pada 2027. Karena itu, perkembangan kebijakan subsidi BBM perlu terus dipantau menjelang pelaksanaan RAPBN 2027.
FAQ
Apakah kuota BBM subsidi 2027 dipangkas?
Ya. Pemerintah menetapkan kuota BBM tertentu bersubsidi 2027 sebesar 20,09 juta KL.
Berapa besar penurunan kuota BBM subsidi?
Kuota turun sekitar 28,34 juta KL atau 58,5 persen dibandingkan kuota 2026.
Apakah Pertalite akan dibatasi pada 2027?
Pertalite termasuk BBM yang menjadi perhatian dalam pembahasan pengendalian subsidi. Detail mekanisme pembatasannya masih menunggu kebijakan resmi pemerintah.
Apakah pengguna Pertalite harus beralih ke BBM nonsubsidi?
Belum tentu. Hal tersebut bergantung pada aturan pembatasan yang nantinya ditetapkan pemerintah.
Apa dampaknya jika subsidi BBM diperketat?
Masyarakat berpotensi menghadapi kenaikan biaya transportasi jika harus menggunakan BBM nonsubsidi. (*)
Editor : Fanda Yosephta
