Gaji Nuzran Joher Jadi Ketua Ombudsman Rp71 Juta per Bulan, Ini Tugas dan Wewenangnya

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 2 Oktober 2026 - 15:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_131072

Oplus_131072

Jakarta-Nuzran Joher resmi menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026–2031. Ia mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026. Pelantikan tersebut sekaligus melengkapi susunan sembilan pimpinan Ombudsman RI.

Sebagai Ketua Ombudsman, Nuzran Joher memimpin lembaga negara yang memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan tersebut mencakup pelayanan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, badan hukum milik negara, hingga badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Dari sisi penghasilan, dokumen Rincian Kertas Kerja Satker Ombudsman RI Tahun Anggaran 2026 mencantumkan penghasilan tetap Ketua sebesar Rp29,94 juta per bulan. Dokumen yang sama juga mencantumkan penghasilan ke-13 dan ke-14 masing-masing Rp35,251 juta. Namun, angka tersebut perlu dibedakan dari keseluruhan hak keuangan dan tunjangan yang diterima pimpinan.

Dalam rincian yang telah dibahas sebelumnya, komponen tunjangan Ketua terdiri dari tunjangan perumahan sekitar Rp21 juta, tunjangan kesehatan dan jiwa Rp4 juta, serta tunjangan transportasi sekitar Rp16,085 juta per bulan. Jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan, nilainya sekitar Rp71,025 juta per bulan. Angka ini merupakan nilai komponen penghasilan dan tunjangan, bukan otomatis jumlah bersih setelah pajak.

Baca Juga :  Perbandingan XChat Dan WhatsApp, Mana Lebih Unggul? Ini Perbandingan Lengkapnya

Sementara itu, Wakil Ketua Ombudsman memiliki penghasilan tetap Rp27,694 juta per bulan. Setiap Anggota Ombudsman tercatat memiliki penghasilan tetap Rp25,449 juta per bulan. Dokumen anggaran juga mencantumkan komponen penghasilan ke-13, ke-14, serta uang kehormatan bagi pimpinan Ombudsman.

Lalu, apa sebenarnya tugas Ketua Ombudsman? Secara kelembagaan, Ombudsman menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Ombudsman juga melakukan pemeriksaan laporan serta menjalankan upaya pencegahan maladministrasi.

Ombudsman memiliki sejumlah kewenangan dalam menjalankan pemeriksaan. Di antaranya meminta keterangan dari pelapor, terlapor, dan pihak terkait, memeriksa dokumen, meminta klarifikasi, melakukan pemanggilan, serta melakukan mediasi dan konsiliasi. Ombudsman juga dapat membuat rekomendasi untuk penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi pembayaran ganti rugi atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan.

Ombudsman juga dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri apabila menemukan indikasi maladministrasi. Dengan demikian, pengawasan tidak selalu bergantung pada laporan masyarakat. Lembaga ini dapat mengambil langkah berdasarkan temuan atau indikasi yang dinilai perlu diperiksa.

Baca Juga :  Fish It Christmas Roblox Part 2: Cara Cepat Cuan, Item Premium & Limited Shop Diburu Pemain

Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman bersifat mandiri dan bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Karena itu, posisi Ketua Ombudsman memiliki tanggung jawab besar dalam mengarahkan pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik. Ombudsman juga dapat memberikan saran kepada Presiden dan DPR untuk memperbaiki organisasi, prosedur, maupun regulasi yang berpotensi menimbulkan maladministrasi.

Dengan demikian, jabatan Ketua Ombudsman bukan hanya berkaitan dengan pengelolaan lembaga. Ketua bersama pimpinan lainnya bertanggung jawab memastikan fungsi pengawasan pelayanan publik berjalan sesuai undang-undang. Ombudsman menjadi salah satu kanal pengawasan eksternal ketika masyarakat menghadapi dugaan maladministrasi dalam memperoleh pelayanan publik.

Bagi masyarakat yang ingin melapor, Ombudsman menjelaskan bahwa laporan pada umumnya perlu terlebih dahulu disampaikan kepada pihak terkait. Jika tidak mendapatkan tanggapan atau penyelesaian sebagaimana mestinya, masyarakat dapat mengajukan laporan kepada Ombudsman dengan melengkapi persyaratan dan bukti yang diperlukan. (*)

Editor : Fanda Yosephta

Berita Terkait

PUBG United 2026 Digelar di Istanbul, Gabungkan PMGC dan PGC, Hadiah Capai US$4,5 Juta
Honda XRM125 Motard 2027 Meluncur, Motor Bebek Supermoto Harga Rp22 Jutaan
Prabowo Segera Serahkan 2 Nama Cawapres Pengganti Gibran, Ketua MPR Beri Sinyal Pekan Depan
Nama Wahyu Disebut di Balik Proyek Miliaran Kerinci, Siapa Sebenarnya Kontraktor Ini?
Harga Emas Antam Hari Ini 9 November 2026: 1 Gram Rp2.545.000, Buyback Rp2.350.000
Kode Redeem FF 6 November 2026 Terbaru: Klaim Hadiah Gratis, Cek Daftar dan Cara Menukarnya
Jadwal M8 MLBB World Championship 2026-2027: Catat Tanggal Wild Card hingga Grand Final!
Harga Bitcoin Hari Ini 3 November 2026 Tembus Rp1,4 Miliar, Naik 0,74 Persen
Berita ini 124 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 11:00 WIB

PUBG United 2026 Digelar di Istanbul, Gabungkan PMGC dan PGC, Hadiah Capai US$4,5 Juta

Rabu, 18 November 2026 - 22:06 WIB

Honda XRM125 Motard 2027 Meluncur, Motor Bebek Supermoto Harga Rp22 Jutaan

Jumat, 13 November 2026 - 19:38 WIB

Prabowo Segera Serahkan 2 Nama Cawapres Pengganti Gibran, Ketua MPR Beri Sinyal Pekan Depan

Rabu, 11 November 2026 - 19:04 WIB

Nama Wahyu Disebut di Balik Proyek Miliaran Kerinci, Siapa Sebenarnya Kontraktor Ini?

Senin, 9 November 2026 - 11:05 WIB

Harga Emas Antam Hari Ini 9 November 2026: 1 Gram Rp2.545.000, Buyback Rp2.350.000

Berita Terbaru