Jakarta-Pemerintah menaikkan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar subsidi menjadi 20,27 juta kiloliter (KL) pada 2026. Penambahan ini dilakukan menyusul meningkatnya konsumsi Solar subsidi di berbagai daerah.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Annas, mengatakan kuota Solar subsidi sebelumnya ditetapkan sebesar 18,64 juta KL dalam APBN 2026. Pemerintah kemudian menyetujui tambahan pasokan sebesar 7,8 persen.
Persetujuan penambahan kuota tersebut melibatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Koordinator terkait. Kebijakan ini diharapkan menjaga ketersediaan Solar subsidi hingga akhir tahun.
Wahyudi menjelaskan, realisasi penyaluran Solar subsidi hingga 31 Oktober 2026 mencapai 88,02 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pola realisasi normal yang diperkirakan sekitar 83 persen.
Lonjakan konsumsi mulai terlihat setelah pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi pada 1 April 2026. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat beralih menggunakan Solar subsidi.
BPH Migas mencatat sebanyak 30 provinsi mengalami penyaluran Solar subsidi melebihi kuota. Daerah dengan aktivitas pertambangan menjadi salah satu wilayah yang mengalami peningkatan konsumsi signifikan.
Berbeda dengan Solar subsidi, pemerintah tidak menambah kuota Pertalite pada 2026. Peningkatan konsumsi Pertalite terjadi akibat peralihan pengguna dari BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax series.
Meski demikian, BPH Migas memperkirakan kebutuhan Pertalite masih dapat terpenuhi hingga akhir tahun. Berdasarkan prognosa, kebutuhan rata-rata mencapai 83,22 persen dengan pola distribusi yang berjalan saat ini. (*)
Editor : FANDA YOSEPHTA
