EKONOMI – Pemerintah Indonesia berencana menata investasi pusat data atau data center melalui regulasi yang mendorong kolaborasi antara investor asing, pengusaha nasional, dan pelaku usaha daerah. Kebijakan ini diarahkan agar investasi teknologi digital tidak hanya mendatangkan modal besar, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
Menteri Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa investasi berkualitas harus mampu menciptakan sinergi dengan dunia usaha dalam negeri. Menurutnya, investor asing tetap dipersilakan masuk ke Indonesia, tetapi perlu memberikan ruang bagi pengusaha nasional dan daerah untuk terlibat dalam pengembangan proyek.
“Kita akan membuat satu regulasi yang win-win. Kita silakan mereka masuk, tapi juga hargai, dan bagaimana berkolaborasi dengan pengusaha nasional, pengusaha daerah di mana investasi itu akan dilakukan,” kata Bahlil, dikutip dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Selasa (20/10/2026).
Rencana pengaturan ini muncul di tengah meningkatnya kebutuhan infrastruktur digital, termasuk pusat data yang mendukung layanan komputasi awan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), dan berbagai layanan berbasis internet.
Investasi Data Center Harus Memberikan Manfaat bagi Ekonomi Lokal
Pembangunan data center membutuhkan investasi besar, teknologi khusus, serta infrastruktur pendukung yang memadai. Namun, fasilitas tersebut tidak selalu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar jika dibandingkan dengan nilai modal yang ditanamkan.
Selain itu, pengoperasian pusat data membutuhkan pasokan listrik dan air dalam jumlah signifikan, bergantung pada kapasitas dan teknologi yang digunakan.
Karena itu, pemerintah ingin memastikan bahwa pembangunan pusat data tidak hanya menguntungkan pemilik modal, tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Keterlibatan pengusaha lokal dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas manfaat investasi. Peluang tersebut dapat muncul melalui penyediaan barang dan jasa, pekerjaan konstruksi, pemeliharaan fasilitas, layanan pendukung, hingga kegiatan usaha lain yang memenuhi kebutuhan proyek.
Meski demikian, bentuk kemitraan dan persyaratan yang nantinya berlaku masih perlu menunggu regulasi resmi pemerintah.
Bahlil menekankan bahwa besarnya nilai investasi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan sebuah proyek. Menurutnya, hubungan yang saling menguntungkan antara investor dan pelaku usaha dalam negeri juga harus menjadi perhatian.
“Investasi yang berkualitas adalah investasi yang bersinergi. Bukan hanya persoalan nilai uang,” ujarnya.
Investor Asing Tetap Dipersilakan Masuk
Rencana penataan investasi data center bukan berarti pemerintah menutup kesempatan bagi perusahaan asing. Sebaliknya, pemerintah tetap membuka peluang investasi dengan mendorong pola kerja sama yang memberikan manfaat lebih luas.
Pendekatan tersebut berpotensi menjadi perhatian bagi perusahaan teknologi global yang ingin membangun atau memperluas pusat data di Indonesia.
Bagi investor, kepastian aturan dan ketersediaan infrastruktur menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi proyek. Sementara itu, keterlibatan pengusaha nasional dan daerah diharapkan membantu memperluas perputaran ekonomi di sekitar fasilitas.
Tantangan berikutnya adalah merancang regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan investor, daya saing industri digital, dan kepentingan pelaku usaha lokal.
Persyaratan kemitraan juga perlu dirancang secara jelas agar dapat diterapkan tanpa menghambat investasi yang membutuhkan teknologi, keahlian, dan pendanaan berskala besar.
Pembangunan Data Center Perlu Terintegrasi dengan AI Factory
Selain membahas kolaborasi investasi, pemerintah menyoroti pentingnya menyelaraskan pembangunan pusat data dengan pengembangan AI Factory.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan bahwa pengembangan infrastruktur AI tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi lintas sektor.
“Hal-hal terkait dengan pembangunan AI Factory, termasuk data center AI Factory, itu harus dilakukan tidak lagi secara terpisah sektor per sektor, tapi dalam sebuah koordinasi yang kuat,” ujar Meutya.
AI Factory merupakan infrastruktur komputasi yang dirancang untuk mendukung pengembangan, pelatihan, dan pengoperasian sistem kecerdasan buatan. Infrastruktur ini dapat membutuhkan kemampuan komputasi tinggi, jaringan yang andal, serta pasokan energi yang memadai.
Integrasi antara pusat data dan infrastruktur AI dinilai penting agar pembangunan teknologi dapat disesuaikan dengan kesiapan fasilitas pendukung.
Tanpa perencanaan yang terkoordinasi, pengembangan pusat data berpotensi menghadapi kendala, mulai dari keterbatasan pasokan listrik hingga ketidaksesuaian antara kebutuhan komputasi dan kapasitas infrastruktur.
Ketersediaan Energi Jadi Faktor Penting
Koordinasi antara kementerian yang menangani komunikasi digital dan sektor hilirisasi serta transisi energi menjadi salah satu perhatian pemerintah.
Meutya menyebut koordinasi dengan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi penting karena pengembangan AI berkaitan erat dengan ekosistem energi.
“Koordinasi yang kuat dengan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi penting karena di dalamnya ada ekosistem energi yang berkaitan dengan keberlangsungan pengembangan artificial intelligence,” jelasnya.
Kebutuhan listrik merupakan salah satu faktor utama dalam operasional data center. Selain untuk menjalankan server dan perangkat jaringan, energi juga digunakan untuk mendukung sistem pendingin dan fasilitas penunjang lainnya.
Karena itu, perencanaan investasi perlu memperhitungkan kapasitas pasokan listrik, keandalan jaringan, efisiensi energi, serta kemungkinan pemanfaatan sumber energi yang lebih rendah emisi.
Pengelolaan air dan dampak lingkungan juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan sesuai teknologi pendinginan dan lokasi fasilitas yang dibangun.
Peluang dan Tantangan Industri Pusat Data Indonesia
Rencana penataan investasi data center membuka perhatian terhadap dua kepentingan yang perlu berjalan beriringan: memperkuat infrastruktur digital nasional dan memperluas manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dalam negeri.
Bagi pengusaha lokal, peluang dapat terbuka apabila perusahaan memiliki kemampuan, standar layanan, dan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan proyek pusat data. Di sisi lain, investor memerlukan kepastian regulasi, infrastruktur yang andal, serta ketersediaan tenaga kerja terampil.
Keberhasilan kebijakan nantinya akan bergantung pada kejelasan aturan, mekanisme kemitraan, koordinasi antarkementerian, dan kesiapan ekosistem pendukung.
Hingga informasi ini disampaikan, rencana regulasi tersebut masih berupa arah kebijakan yang diumumkan pemerintah. Rincian kewajiban investor, bentuk kemitraan, serta jadwal penerapannya perlu menunggu ketentuan resmi.
Jika dirancang secara seimbang, penataan investasi pusat data berpotensi memperkuat industri digital Indonesia sekaligus membuka kesempatan bagi pengusaha nasional dan daerah untuk mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.
