Jakarta-Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam rancangan tersebut, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun. Angka itu meningkat dibandingkan pagu belanja negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara dalam RAPBN 2027 ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun. Target tersebut meningkat dibandingkan target pendapatan negara pada APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.
Dengan postur tersebut, pemerintah merencanakan pembiayaan anggaran sebesar Rp671,2 triliun. Defisit RAPBN 2027 ditargetkan sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan 2,68 persen pada APBN 2026.
Prabowo juga memasang target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027. Pemerintah menggunakan asumsi inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, serta imbal hasil surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Delapan prioritas utama RAPBN 2027
RAPBN 2027 akan diarahkan untuk mendukung delapan program kerja prioritas nasional. Prioritas tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian air dan energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi.
Selain itu, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Pemerintah juga akan memperkuat pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi sebagai pendukung program prioritas tersebut.
Dampaknya bagi masyarakat
Besarnya anggaran RAPBN 2027 membuat kebijakan fiskal menjadi salah satu faktor penting bagi perekonomian Indonesia tahun depan. Belanja pemerintah akan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sekaligus memperkuat program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0-6,5 persen pada 2027. Target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran kemiskinan dalam APBN 2026 sebesar 6,5-7,5 persen.
Dari sisi dunia usaha dan investor, target pertumbuhan 6 persen serta penguatan hilirisasi dan industrialisasi menjadi perhatian penting. Pemerintah juga merencanakan pembentukan bursa komoditas nasional mulai 1 Januari 2027 untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas ekspor.
Namun, RAPBN 2027 masih merupakan rancangan yang harus melalui pembahasan bersama DPR. Karena itu, angka dan kebijakan dalam rancangan tersebut masih dapat mengalami perubahan sebelum ditetapkan menjadi APBN 2027. (Tim)
